KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA BIMBINGAN TEKNIS SISTEM KEUANGAN DESA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh…

Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), yang digelar pada Jum’at s.d Minggu, 15 s.d 17 Februari 2019di Hotel Graha Wisata Bandungan Semarang Jawa Tengah dan di ikuti oleh 13 desa (36 Peserta) yang terdiri dari peserta Sekretaris Desa, Kaur. Perencanaan dan Kaur. Keuangan Desa yang diselenggarakn oleh Pemerinta Kecamatan Singorojo. Bimtek yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Singorojo bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan. Pelaksanaan ini juga digelar untuk penerapan penggunaan Sistem Keuangan Desa versi terbaru dalam pengelaolaan Dana Desa tahun 2019.

Kegiatan Bimtek Siskeudes ini bertujuan untuk Tata Kelola keuangan Desa yang lebih akuntable tahun 2019, sesuai UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Pada prinsipnya, penyusunan APBDes sudah dirancang oleh masing – masing desa. Penyusunan dari desa sudah ada, tinggal kita lakukan penempatan kegiatan anggarannya serta penempatan kode rekening kegiatan. Agar dalam menempatkan pengganggaran dana desa bisa terinput di kode rekening yang sesuai sistem aplikasi siekeudes.

==1. Pendapatan Desa
Pendapatan desa adalah penghasilan yang di peroleh desa yang bersumber dari pendapatan asli desa,

pendapatan tranfer ataupun pendapatan lain-lain desa.

Sumber pendapatan desa tersebut,jelas dan tertuang dalam

Undang-undang desa pasal 72 ayat (1)

— Apa itu Pendapatan Asli Desa ?
Pendapatan Asli Desa adalah pendapat yang bersumber baik dari hasil usaha atau berasal dari
pendapatan syah lainya..
Pendapatan Asli Desa terdiri dari :

= Hasil Usaha Desa
Hasil Pengelolaan Kas Desa
Hasil Pengelolaan Pasar Desa
Hasil Pengelolaan Pasar Hewan
Hasil Pelelangan Ikan yang Dikelola Desa
Hasil Desa lainya

= Hasil Aset Desa
Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa
Pendapatan Sewa Gedung Milik Desa

= Swadaya, partisipasi dan Gotong Royong
Hasil Swadaya
Hasil Gotong Royong
Hasil Partisipasi Lainya

= Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Pungutan Desa
Hasil Penjualan Aset Desa selain tanah yang tidak dipisahkan
Hasil Pelepasan Tanah Desa tahun berjalan
Bunga Simpanan Uang di Bank ( Bunga Bank )
Tuntutan Ganti Kerugian ( TGK )
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
Lain-Lain Pendapatan Desa yang sah lainya

— Apa itu Pendapatan Transfer Desa ?
Pendapatan Tranfer Desa adalah pendapatan yang berasal dari transfer yang masuk ke Rekening Kas Desa.
Pendapatan Transfer Desa terdiri dari :
= Dana Desa
= Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
= Alokasi Dana Desa
= Bantuan Keuangan Provinsi
= Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

— Apa itu Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah ?
Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah adalah pendapatan desa yang berasal dari
hibah,sumbangan pihak atau lain yang sah.

Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah terdiri dari :
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota
Pendapatan Hibah dari Organisasi/Lembaga Swasta
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan
Pendapatan Hibah dari Perusahaan di Desa
Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga Lainya

= Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah
Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah

==2. Belanja Desa
Belanja Desa adalah pengeluaran yang dilakukan oleh desa baik melalui rekening kas desa atau langsung dibayar ke suplair yang merupakan kewajiban dalam 1 tahun anggaran dan tidak di peroleh pembayarannya kembai serta di prioritaskan untuk memenuhi kebutuhan desa yang di sepakati dalam musyawarah desa.
Terkait aturan tentang belanja desa,selengkapnya diatur dalam Undang-Undang Desa
Pasal 74 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut :
(1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
(2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 16 dikatakan bahwa :
Klarifikasi Belanja Desa terdiri atas 5 Bidang :
— 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa,
— 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa,
— 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa,
— 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa,dan
— 5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Desa

perubahan dalam Permendagri 20
Berbeda sedikit dengan aturan di Permendagri 113 tahun 2014 tentang Keuangan Desa,untuk klarifikasi dibidang ke – 5 adalah Bidang Tak Terduga.
Belanja Desa terdiri dari 3 kelompok :
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Belanja tidak terduga ( penambahan dalam Permendagri 20 )

Sub bidang dari masing-masing klarifikasi belanja yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018.
Karena Permendagri itulah yang akan menjadi dasar utama penyusunan RKPDes dan APBDes 2019.
Berikut ini sub bidang klarifikikasi belanjanya…

— Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Penyelenggaraan belanja Penghasilan Tetap,Tunjangan,
Operasional Pemerintah Desa,
Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa,
Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil,
Statistik,
Kearsipan,
Tata Praja Pemerintah,
Perencanaan,
Keuangan,
Pelaporan, dan
Pertanahan.

— Sub Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Pendidikan,
Kesehatan,
Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
Kawasan Pemukiman,
Lingkungan Hidup,
Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika,
Energi dan Sumber Daya Mineral,dan
Pariwisata.

— Sub Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Ketentraman,Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat,
Kebudayaan dan Keagamaan,
Kepemudaaan dan Olah Raga,dan
Kelembagaan Masyarakat.

— Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kelautan dan Perikanan,
Pertanian dan Peternakan,
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa,
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga,
Koperasi,
Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Dukungan Penanaman Modal,dan
Perdagangan dan Industri.

— Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Desa
Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat,dan
Keadaan Mendesak.

Bimbingan teknis tersebut bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja seluruh perangkat desa dalam empat bidang kegiatan pokok, yaitu penyelengaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah KEcamatan tentu memberikan motifasi bimbingan ilmu pengetahuan terhadap desa agar tercipta pengelolaan anggaran dana desa yang bersih dari temuan penyimpangan anggaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam kesempatan tersebut juga diingatkan kepada SKPD dan Desa untuk tetap mengedepankan program prioritas daerah.

Pemerintah kecamatan menekankan terutama kepada aparatur, agar senantiasa bekerja keras, serius dan bekerja sama, secara kompak untuk segera menyelesaikan penyusunan dokumen setelah Bimtek ini selesai.

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan