BPD

 

 1. KETUA NAMA  BUDI RAHARDJO
Tempat, Tgl. Lahir
Pekerjaan  Swasta
Alamat  Dsn Klisat RT 03/RW 02 Desa Cening

 

 2.  WAKIL KETUA NAMA  RIYAMIN, Spdi
Tempat, Tgl. Lahir
Pekerjaan  Guru
Alamat Dsn Klisat RT 08/RW 03 Desa Cening

 

 

 3.  SEKERTARIS NAMA  CIPTO BUDIANTO,Spd
Tempat, Tgl. Lahir
Pekerjaan
Alamat Dsn Joho RT 02/ RW 06 Desa Cening

 

 

 4.  ANGGOTA NAMA  RIYANTO
Tempat, Tgl. Lahir
Pekerjaan
Alamat  Dsn Klisat RT 01/RW 01 Desa Cening

 

 5.  ANGGOTA NAMA  SUKOYO
Tempat, Tgl. Lahir
Pekerjaan
Alamat  Dsn Kaliereng RT 05/RW 07 Desa Cening

 

 6.  ANGGOTA NAMA  NURYATI
Tempat, Tgl. Lahir
Pekerjaan
Alamat Dsn Bumen RT 01/ RW 08 Desa Cening

 

 7.  ANGGOTA NAMA  LATIFAH
Tempat, Tgl. Lahir
Pekerjaan
Alamat  Dsn  Cening Lor RT 01/RW 09 Desa Cening

 

 8.  ANGGOTA NAMA  TRIANA WIDYAWATI
Tempat, Tgl. Lahir
Pekerjaan
Alamat Dsn klisat RT 10/RW 04 Desa Cening

 

 

 9.  ANGGOTA NAMA SUKAMTO
Tempat, Tgl. Lahir
Pekerjaan
Alamat Dsn Joho RT 01/RW 06 Desa Cening

 

 

DEFINISI

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin dikuatkan sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat Desa. Penguatan BPD merupakan amanah dari UU Desa. Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Pemilihan anggota BPD dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan calon anggota BPD.

Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut.

BPD mempunyai fungsi :
  1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
  3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

 

Tugas Badan Permusyawaratan Desa : 

1)    Menggali aspirasi masyarakat;
2)    Menampung aspirasi masyarakat;
3)    Mengelola aspirasi masyarakat;
4)    Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5)    Menyelenggarakan musyawarah BPD;
6)    Menyelenggarakan musyawarah Desa;
7)    Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8)    Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
9)    Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut, termuat dalam Bagian Kedua Pasal 32  Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD
Facebook Comments